ALIANSI MAHASISWA IAIN BONE KEMBALI TURUN: IAIN BONE DARURAT TRANSPARANSI

AKSARA.MEDIA, BONE — Aliansi Mahasiswa IAIN Bone (AMIB) kembali menggelar aksi demonstrasi di lingkungan IAIN Bone dengan membawa tuntutan utama terkait transparansi anggaran, khususnya transparansi anggaran pengadaan almamater mahasiswa baru 2026 dan anggaran konsumsi PBAK 2026.

Aksi yang berlangsung hari ini sempat diwarnai ketegangan antara massa aksi dan pihak keamanan kampus. Terjadi benturan dalam situasi yang memanas ketika massa berupaya menyampaikan aspirasi di lingkungan kampus.

AMIB menegaskan bahwa ketegangan tersebut bukanlah tujuan dari aksi. Massa hadir untuk menyampaikan tuntutan secara terbuka dan meminta ruang dialog dengan pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan jawaban.

Namun hingga aksi berlangsung, pihak kampus tidak menemui massa aksi untuk memberikan penjelasan maupun jawaban substantif terhadap tuntutan yang disampaikan.

Rian Ade Saputra, selaku Jenderal Lapangan AMIB, menegaskan bahwa persoalan ini tidak akan berhenti hanya karena aksi hari ini tidak memperoleh respons dari birokrasi kampus.

“Kami datang bukan untuk mencari keributan. Kami datang membawa pertanyaan yang sangat sederhana: uangnya digunakan untuk apa, berapa jumlahnya, bagaimana perencanaannya, bagaimana realisasinya, dan bagaimana pertanggungjawabannya. Kalau semuanya memang sesuai aturan, mengapa mahasiswa harus dipersulit untuk mendapatkan informasi?”

Rian menambahkan bahwa persoalan transparansi bukanlah isu yang baru muncul hari ini.

“Isu transparansi dari tahun ke tahun terus kami suarakan. Pertanyaan yang sama terus muncul, tuntutan yang sama terus disampaikan, tetapi penyelesaiannya selalu berjalan di tempat. Hari ini kami kembali mempertanyakan hal yang sama karena persoalannya belum selesai.”

Menurut AMIB, mahasiswa tidak sedang meminta sesuatu di luar kewenangan kampus. Mahasiswa meminta keterbukaan terhadap informasi yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan kepentingan mahasiswa.

Almamater mahasiswa baru 2026 dan anggaran konsumsi PBAK 2026 menjadi pintu masuk untuk menguji sejauh mana komitmen transparansi benar-benar dijalankan oleh IAIN Bone.

Jika terdapat informasi yang memang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, AMIB meminta kampus dan PPID menjelaskan apa informasi yang dikecualikan, apa dasar hukumnya, serta bagaimana mekanisme pengecualiannya.

Bagi AMIB, jawaban seperti “belum diaudit”, “dokumen internal”, atau “ada regulasi PPID” tidak boleh menjadi alasan untuk menutup seluruh informasi tanpa penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami tidak meminta informasi yang memang secara sah dikecualikan. Tetapi jangan gunakan pengecualian sebagai tameng untuk menutup informasi yang seharusnya dapat diketahui publik. Kalau ada dasar hukumnya, tunjukkan. Kalau ada pengecualiannya, jelaskan. Kalau memang terbuka, buka.” tegas Rian.

AMIB juga menilai bahwa tidak adanya ruang dialog dengan massa justru memperbesar kekecewaan mahasiswa.

Ketika pertanyaan tidak dijawab, ketika aspirasi tidak ditemui, dan ketika persoalan yang sama terus berulang setiap tahun, maka mahasiswa memiliki alasan untuk terus mengawal persoalan tersebut melalui ruang-ruang demokrasi yang tersedia.

AMIB menegaskan bahwa aksi hari ini bukan akhir perjuangan.

“Hari ini mungkin kami tidak mendapatkan jawaban. Tetapi tidak mendapatkan jawaban bukan berarti persoalannya selesai. Kami akan terus mengawal transparansi anggaran IAIN Bone. Kami akan terus meminta data, mengkaji, mengawasi, dan menyampaikan kepada publik apa yang menjadi hak mahasiswa untuk diketahui.”