Bone--- Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Bone kembali melayangkan ultimatum terkait persoalan kelangkaan dan sulitnya masyarakat memperoleh bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Persoalan yang berulang, ditambah dugaan praktik pelangsiran BBM subsidi dalam jumlah besar, dinilai menunjukkan belum seriusnya pembenahan sistem distribusi dan pengawasan BBM di daerah.
Ketua PC PMII Bone, Zulkifli, menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan isu baru. Menurutnya, PC PMII Bone bersama mahasiswa telah berulang kali menyuarakan persoalan BBM melalui aksi demonstrasi hingga jilid III. Namun, rangkaian aksi tersebut dinilai belum menghasilkan tindak lanjut konkret dari pemerintah daerah maupun DPRD Kabupaten Bone.
Baca Juga :/berita/jaga-kesehatan-di-usia-senja-kkn-mas-108-dampingi-senam-hipertensi-bersama-warga
“Kami sudah menyuarakan persoalan ini sampai aksi jilid III. Namun sampai hari ini, tindak lanjut yang benar-benar menjawab persoalan masyarakat belum terlihat. Karena itu, kami memberikan ultimatum,” tegas Zulkifli.
Menurut Zulkifli, pemerintah dan DPRD Bone tidak boleh hanya hadir ketika aksi berlangsung. Aspirasi yang telah disampaikan berulang kali harus diterjemahkan dalam langkah konkret, terutama terkait pengawasan distribusi BBM subsidi dan dugaan pelangsiran yang merugikan masyarakat.
Persoalan ini semakin menjadi perhatian setelah sebelumnya aparat mengungkap kasus pelangsiran BBM subsidi di Kabupaten Bone. Dalam pengungkapan tersebut, aparat mengamankan pelangsir beserta puluhan jeriken BBM dan sejumlah surat rekomendasi yang diketahui milik orang lain.
Bagi PC PMII Bone, pengungkapan tersebut seharusnya menjadi pintu masuk untuk melakukan penelusuran lebih jauh terhadap rantai distribusi BBM subsidi.
Ultimatum PC PMII Bone: BBM Langka, Pelangsiran Tak Ditindaklanjuti, Aksi Besar Menanti
“Jangan hanya pelangsir di lapangan yang kemudian menjadi titik akhir persoalan. Kami ingin tahu bagaimana BBM itu bisa diperoleh dalam jumlah besar, bagaimana surat rekomendasi digunakan, siapa yang mengawasi, dan bagaimana perkembangan proses hukumnya,” ujar Zulkifli.
Ia menilai sulitnya masyarakat mendapatkan BBM di tengah adanya praktik pengambilan dalam jumlah besar merupakan kondisi yang tidak boleh dianggap normal.
“Masyarakat mengantre, masyarakat kesulitan mendapatkan BBM, sementara pengambilan dalam jumlah besar masih menjadi persoalan. Kalau ini dibiarkan, maka yang dikorbankan adalah masyarakat,” tegasnya.
PC PMII Bone juga mempertanyakan sejauh mana pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Bone menjalankan fungsi pengawasan terhadap persoalan tersebut. Menurut PMII, setelah tiga kali aksi, masyarakat berhak mendapatkan jawaban dan tindak lanjut yang jelas.
“Kami tidak ingin lagi mendengar jawaban normatif. Kami ingin melihat langkah konkret. Sudah aksi jilid I, II, dan III. Kalau pemerintah dan DPRD masih memilih diam, maka kami anggap mereka tidak serius menyelesaikan persoalan yang dirasakan masyarakat,” kata Zulkifli.
Baca Juga :/berita/hampir-sebulan-rekaman-kasus-dugaan-penganiayaan-dprd-bone-belum-terungkap-ada-a
Atas kondisi tersebut, PC PMII Bone memberikan ultimatum kepada pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Bone agar segera menunjukkan tindak lanjut yang konkret terhadap persoalan kelangkaan BBM, distribusi BBM subsidi, serta praktik pelangsiran yang telah berulang kali disuarakan.
Zulkifli menegaskan bahwa ultimatum tersebut bukan sekadar pernyataan politik, melainkan bentuk keseriusan mahasiswa dalam mengawal persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
“Kami beri ruang untuk pemerintah dan DPRD menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat. Tetapi jika setelah ultimatum ini tetap tidak ada tindak lanjut, maka jangan berharap mahasiswa akan terus diam,” tegasnya.
PC PMII Bone memastikan akan melakukan konsolidasi lebih luas bersama mahasiswa dan masyarakat apabila tidak ada perkembangan nyata.
“Kalau pemerintah dan DPRD tidak mampu menjawab keresahan masyarakat, maka kami yang akan membawa keresahan itu kembali ke jalan. Aksi berikutnya akan kami siapkan dengan konsolidasi yang lebih besar,” tutup Zulkifli.
Ultimatum telah disampaikan. Kini publik menunggu: apakah pemerintah dan DPRD Bone akan bergerak, atau kembali membiarkan persoalan BBM berlarut-larut?


