Sekertaris Umum HMI Cabang Bone: Sensus Ekonomi 2026 Harus Menjadi Fondasi Kebijakan Ekonomi Daerah

Bone____ Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Bone tidak semestinya hanya dipandang sebagai agenda pendataan rutin. Lebih dari itu, sensus ekonomi merupakan momentum penting untuk mengetahui secara lebih utuh wajah perekonomian daerah sekaligus menyediakan basis data dalam merumuskan kebijakan pembangunan.

Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bone Muh. Aslam Asnur berpandangan bahwa kinerja Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bone dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 patut diapresiasi. Menurutnya, kerja-kerja pendataan yang dilakukan BPS memiliki peran strategis dalam memastikan pembangunan daerah tidak hanya didasarkan pada asumsi, tetapi bertumpu pada kondisi dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Bagi kami, Sensus Ekonomi 2026 bukan hanya persoalan mendata pelaku dan aktivitas ekonomi. Ini adalah bagian dari upaya membangun fondasi data yang nantinya dapat digunakan untuk membaca arah perekonomian Bone,” ujarnya aslam

Ia menilai, Kabupaten Bone memiliki aktivitas ekonomi yang cukup beragam, mulai dari sektor pertanian, perdagangan, jasa, usaha mikro dan kecil, hingga berbagai aktivitas ekonomi masyarakat lainnya. Keragaman tersebut membutuhkan sistem pendataan yang mampu menggambarkan kondisi ekonomi secara komprehensif.

Karena itu, kualitas data menjadi hal yang sangat penting. Kesalahan atau ketidaklengkapan data dapat berdampak terhadap cara pemerintah membaca persoalan ekonomi dan menentukan prioritas pembangunan.

Dalam pandangannya, hasil Sensus Ekonomi 2026 seharusnya tidak berhenti sebagai laporan statistik. Data tersebut perlu diterjemahkan menjadi kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Data harus memiliki daya guna. Setelah data tersedia, tantangannya adalah bagaimana pemerintah menjadikannya sebagai dasar dalam menentukan program, mengembangkan sektor unggulan, memperkuat UMKM, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Ia juga menilai keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan informasi yang benar menjadi bagian penting dari keberhasilan sensus. Semakin akurat informasi yang diperoleh, semakin kuat pula gambaran kondisi ekonomi yang dapat dihasilkan.

HMI Cabang Bone memandang bahwa sinergi antara BPS, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan organisasi kepemudaan perlu terus diperkuat. Kolaborasi tersebut diperlukan agar data yang dihasilkan tidak hanya akurat secara statistik, tetapi juga relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Menurutnya, generasi muda dan mahasiswa juga perlu memiliki perhatian terhadap isu data dan pembangunan. Data ekonomi dapat menjadi sumber kajian akademik sekaligus bahan bagi organisasi kemahasiswaan untuk memberikan kritik dan rekomendasi kebijakan secara lebih objektif.

“Mahasiswa tidak cukup hanya mengkritisi kebijakan. Kritik juga harus dibangun berdasarkan data. Karena itu, kami melihat Sensus Ekonomi 2026 sebagai bagian penting dalam membangun budaya kebijakan yang berbasis bukti,” tuturnya.

Ia berharap hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya dapat menjadi salah satu rujukan penting dalam membaca potensi dan persoalan ekonomi Kabupaten Bone.

Dengan demikian, pelaksanaan sensus tidak hanya menghasilkan angka, tetapi mampu menjadi fondasi bagi lahirnya kebijakan ekonomi daerah yang lebih tepat sasaran, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

HMI Cabang Bone berpandangan, data yang akurat adalah awal dari kebijakan yang tepat. Karena itu, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 pada akhirnya tidak hanya diukur dari terlaksananya pendataan, tetapi juga dari sejauh mana data tersebut mampu memberikan arah bagi pembangunan ekonomi Bone ke depan.