PMII Bone Demo di PLN dan Pemda, Soroti Pemadaman Listrik, Air, dan Anggaran PJU

BONE. AKSARA-- Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Bone menggelar aksi demonstrasi di Kantor PLN dan Pemerintah Kabupaten Bone, Kamis (1/10/2026). Dalam aksi tersebut, PMII Bone membawa sejumlah persoalan pelayanan publik, mulai dari pemadaman listrik bergilir, distribusi air Perumda Wae Manurung secara bergantian, hingga transparansi anggaran Penerangan Jalan Umum (PJU).

Di Kantor PLN, massa aksi menyampaikan protes terhadap pemadaman listrik yang masih terjadi secara bergilir. PMII Bone mempertanyakan penyebab pemadaman, kejelasan informasi kepada masyarakat, serta langkah PLN dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

Ketua PC PMII Bone, Zulkifli, mengatakan pemadaman listrik telah berdampak pada aktivitas masyarakat.

“Pemadaman listrik ini sudah dirasakan masyarakat dan tentu mengganggu berbagai aktivitas. Kami meminta PLN memberikan kejelasan kepada masyarakat dan mengambil langkah nyata agar persoalan ini segera diselesaikan,” kata Zulkifli.

Dalam aksi tersebut, pihak PLN menyampaikan bahwa pelanggan yang terdampak pemadaman akan mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PMII Bone meminta informasi mengenai kompensasi tersebut disampaikan secara jelas kepada masyarakat, termasuk mekanisme dan pelanggan yang berhak menerimanya.

Setelah menyampaikan aspirasi di PLN, massa PMII Bone melanjutkan aksi di Pemerintah Kabupaten Bone. Di lokasi tersebut, massa membawa isu distribusi air Perumda Wae Manurung yang dilakukan secara bergantian serta mempertanyakan transparansi anggaran PJU.

PMII Bone meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap pelayanan Perumda Wae Manurung, khususnya terkait distribusi air kepada masyarakat.

“Air merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Ketika distribusinya dilakukan secara bergantian, masyarakat tentu membutuhkan kepastian. Kami ingin ada penjelasan mengenai persoalan ini dan langkah yang dilakukan untuk memperbaiki pelayanan,” ujar Zulkifli.

Selain persoalan air, massa aksi juga mempertanyakan transparansi anggaran PJU. PMII Bone meminta pemerintah terbuka mengenai perencanaan, penggunaan, hingga pemeliharaan PJU yang menggunakan anggaran daerah.

“Anggaran PJU merupakan bagian dari anggaran publik. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran tersebut digunakan dan sejauh mana manfaatnya dirasakan,” kata Zulkifli.

Jenderal Lapangan aksi, Farhan, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol mahasiswa terhadap persoalan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Yang kami suarakan hari ini bukan persoalan yang jauh dari masyarakat. Listrik padam, air didistribusikan secara bergantian, dan anggaran PJU juga perlu dibuka kepada publik. Kami turun ke jalan untuk meminta kejelasan dan memastikan persoalan ini tidak berhenti hanya pada janji,” tegas Farhan.

Farhan menambahkan, PMII Bone akan terus mengawal tindak lanjut dari tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut.

Aksi PMII Bone berlangsung sebagai bentuk penyampaian aspirasi sekaligus kontrol sosial mahasiswa terhadap pelayanan publik dan pengelolaan anggaran daerah. PMII Bone menegaskan akan memantau tindak lanjut terkait pemadaman listrik, pelayanan Perumda Wae Manurung, dan transparansi anggaran PJU.