Keluarga Berencana Bukan Sekadar Alat Kontrasepsi Hak Perempuan, Filsafat Ilmu, dan Tantangan Wilayah Maritim Indonesia

Opini, Aksara.media_____  Menurut penulis, keluarga berencana (KB) merupakan salah satu program kesehatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya bagi perempuan. Namun, ketika membahas KB, perhatian kita sering kali hanya tertuju pada jenis alat kontrasepsi, seperti suntik, pil, implan, dan IUD. Padahal, persoalan KB jauh lebih luas daripada sekadar penggunaan alat kontrasepsi. Di dalamnya terdapat persoalan pengetahuan, hak perempuan dalam mengambil keputusan, budaya masyarakat, serta pemerataan pelayanan kesehatan.

Sebagai mahasiswa Magister Ilmu Kebidanan, penulis memandang bahwa keberhasilan program KB seharusnya tidak hanya dinilai dari banyaknya perempuan yang menggunakan kontrasepsi, tetapi juga dari sejauh mana mereka memahami manfaat, risiko, dan pilihan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi kesehatannya. Seorang perempuan yang menggunakan KB karena memahami kebutuhannya tentu berbeda dengan perempuan yang menggunakan KB hanya karena mengikuti anjuran orang lain tanpa memperoleh penjelasan yang cukup.

Jika dikaitkan dengan filsafat ilmu, persoalan KB dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi.

Dari aspek ontologi, kita perlu memahami apa sebenarnya hakikat keluarga berencana. Menurut saya, KB bukan hanya upaya mengatur jumlah anak atau menunda kehamilan, melainkan bagian dari usaha menjaga kesehatan reproduksi, meningkatkan kualitas hidup keluarga, dan memberikan kesempatan kepada perempuan untuk merencanakan kehamilan secara lebih aman. Artinya, perempuan tidak seharusnya dipandang hanya sebagai sasaran program KB, tetapi sebagai individu yang memiliki hak untuk menentukan pilihan terhadap tubuh dan kesehatan reproduksinya.

Selanjutnya, dari aspek epistemologi, kita perlu mempertanyakan bagaimana pengetahuan tentang kontrasepsi diperoleh dan digunakan dalam pelayanan kebidanan. Saat ini, berbagai metode kontrasepsi telah dikembangkan berdasarkan penelitian ilmiah mengenai efektivitas, keamanan, serta efek sampingnya. Akan tetapi, dalam kehidupan sehari-hari masih banyak masyarakat yang memperoleh informasi KB dari pengalaman orang lain, cerita keluarga, atau informasi di media sosial yang belum tentu benar.

Sebagai contoh, masih ada perempuan yang takut menggunakan IUD karena mendengar bahwa alat tersebut dapat berpindah ke bagian tubuh lain, atau takut menggunakan implan karena dianggap dapat menyebabkan kemandulan permanen. Menurut penulis, keadaan ini menunjukkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan belum tentu diikuti oleh pemahaman masyarakat. Di sinilah bidan memiliki peran penting, bukan hanya memberikan pelayanan kontrasepsi, tetapi juga membantu masyarakat membedakan informasi berdasarkan bukti ilmiah dengan anggapan yang belum terbukti.

Sementara itu, dari aspek aksiologi, kita perlu melihat untuk apa ilmu pengetahuan tentang kontrasepsi digunakan. Ilmu kebidanan seharusnya memberikan manfaat bagi kesehatan dan kesejahteraan perempuan, bukan hanya untuk memenuhi target cakupan program. Menurut penulis, pelayanan KB yang baik bukanlah pelayanan yang berhasil membujuk semua perempuan menggunakan kontrasepsi tertentu, melainkan pelayanan yang mampu memberikan informasi secara jujur, menghargai keputusan perempuan, dan memastikan setiap pilihan dibuat tanpa tekanan.

Persoalan ini semakin menarik apabila dikaitkan dengan Wawasan Benua Maritim Indonesia (BMI). Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kondisi geografis yang sangat beragam. Masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan tentu menghadapi situasi berbeda dengan masyarakat di pulau-pulau kecil, daerah pesisir, atau wilayah terpencil.

Sebagai contoh, perempuan yang tinggal di Kota Makassar mungkin memiliki lebih banyak pilihan fasilitas pelayanan KB. Sementara itu, perempuan yang tinggal di wilayah kepulauan Sulawesi Selatan dapat menghadapi hambatan berupa jarak ke fasilitas kesehatan, keterbatasan transportasi laut, kondisi cuaca, serta keterbatasan tenaga kesehatan dan ketersediaan alat kontrasepsi.

Menurut penulis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap pelayanan KB belum tentu sama bagi seluruh perempuan Indonesia. Padahal, kebutuhan untuk memperoleh informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi merupakan hak yang sama, terlepas dari tempat tinggal seseorang.

Dalam perspektif Wawasan Benua Maritim Indonesia, laut seharusnya tidak hanya dipandang sebagai pemisah antarpulau, tetapi juga sebagai bagian yang menghubungkan kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan KB, perlu mempertimbangkan karakteristik wilayah kepulauan. Pelayanan yang dirancang untuk masyarakat perkotaan belum tentu dapat diterapkan dengan cara yang sama pada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Penulis berpendapat bahwa pemerataan pelayanan KB tidak cukup hanya dilakukan dengan menyediakan alat kontrasepsi di fasilitas kesehatan. Pemerintah dan tenaga kesehatan juga perlu memastikan bahwa perempuan dapat menjangkau pelayanan tersebut secara berkelanjutan. Misalnya, seorang ibu yang menggunakan kontrasepsi suntik membutuhkan kunjungan ulang sesuai jadwal. Apabila ia tinggal di pulau kecil dan transportasi laut tidak tersedia karena cuaca buruk, kesinambungan penggunaan kontrasepsi dapat terganggu.

Persoalan seperti ini menunjukkan bahwa keputusan menggunakan alat kontrasepsi tidak selalu ditentukan oleh kemauan perempuan, tetapi juga dipengaruhi oleh keadaan geografis, ekonomi, sosial, dan ketersediaan pelayanan kesehatan.

Selain persoalan geografis, budaya masyarakat juga perlu menjadi perhatian. Dalam beberapa keluarga, keputusan menggunakan KB masih sangat dipengaruhi oleh suami atau anggota keluarga lainnya. Tidak sedikit perempuan yang sebenarnya ingin menunda kehamilan, tetapi merasa tidak leluasa menyampaikan keinginannya.

Menurut penulis, dalam melakukan pelayanan, bidan perlu memahami kondisi ini dengan pendekatan yang bijaksana. Melibatkan suami dalam konseling KB merupakan langkah yang baik, tetapi keterlibatan tersebut tidak boleh menghilangkan hak perempuan untuk menentukan pilihan kontrasepsinya sendiri. Pelayanan kebidanan harus tetap menghormati nilai budaya masyarakat tanpa mengabaikan prinsip keselamatan, persetujuan tindakan, dan hak reproduksi perempuan.

Di sinilah penulis melihat hubungan yang erat antara filsafat ilmu dan Wawasan Benua Maritim Indonesia. Filsafat ilmu mengajarkan bahwa pengetahuan tidak hanya harus benar secara ilmiah, tetapi juga memiliki manfaat dan nilai kemanusiaan. Sementara itu, Wawasan Benua Maritim Indonesia mengingatkan bahwa penerapan ilmu pengetahuan harus mempertimbangkan karakteristik wilayah, masyarakat, dan kondisi sosial budaya Indonesia.

Oleh karena itu, menurut penulis, keberhasilan pelayanan KB bukan sekadar ketika angka penggunaan kontrasepsi meningkat, tetapi ketika setiap perempuan, termasuk yang tinggal di wilayah kepulauan, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh informasi, memilih metode kontrasepsi, dan mendapatkan pelayanan yang aman serta berkesinambungan.

Sebagai mahasiswa Magister Ilmu Kebidanan, penulis melihat bahwa tantangan kita bukan hanya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang alat kontrasepsi, tetapi juga mendorong pelayanan yang lebih adil, manusiawi, dan sesuai dengan kebutuhan perempuan. Ilmu pengetahuan seharusnya tidak berhenti pada teori dan hasil penelitian, melainkan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, termasuk mereka yang berada jauh dari pusat pelayanan kesehatan.

Pada akhirnya, penulis berpendapat bahwa program KB yang berhasil bukanlah program yang hanya mengejar jumlah pengguna kontrasepsi, melainkan program yang memberikan ruang bagi perempuan untuk memahami, mempertimbangkan, dan menentukan pilihan reproduksinya secara sadar. Sebab, hak untuk merencanakan kehamilan seharusnya tidak ditentukan oleh seberapa dekat seseorang tinggal dengan fasilitas kesehatan atau di pulau mana ia dilahirkan.